DPR-Pemerintah Bahas Dampak Rupiah Tembus Rp18.000

DPR, Pemerintah, dan Bank Indonesia Perkuat Koordinasi Hadapi Tekanan Rupiah

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi perhatian serius pemerintah dan parlemen. Untuk merespons kondisi tersebut, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan bersama pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi XI DPR guna memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah antara otoritas fiskal, moneter, dan lembaga legislatif. Fokus utama pembahasan adalah menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global.

Rapat Lintas Lembaga Bahas Stabilitas Rupiah dan Ekonomi Nasional

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi pertemuan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Komisi XI DPR RI, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pemerintah menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi gejolak nilai tukar yang dipengaruhi berbagai dinamika ekonomi global. Mulai dari pergerakan suku bunga internasional, ketidakpastian geopolitik, hingga arus modal global menjadi faktor yang dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik.

Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada DPR yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif antara pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat saling mendukung.

“Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasco sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas di luar negeri sehingga dirinya ditunjuk untuk mewakili pemerintah dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah Optimistis Sinergi Kebijakan Dapat Menopang Rupiah

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan otoritas moneter membahas berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar mampu merespons tekanan eksternal secara efektif.

Prasetyo menilai hasil diskusi yang berlangsung menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, koordinasi yang erat dapat memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar dan investor mengenai keseriusan pemerintah dalam menjaga kesehatan ekonomi nasional.

“Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, seluruh instrumen kebijakan harus bergerak secara harmonis. Kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah perlu saling memperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Menurut Prasetyo, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting ketika nilai tukar mengalami tekanan yang cukup besar. Dengan koordinasi yang baik, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih cepat dan terukur untuk mengurangi dampak negatif terhadap dunia usaha maupun masyarakat.

Fundamental Ekonomi Indonesia Dinilai Tetap Kuat

Meski rupiah sempat mengalami pelemahan, pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif solid. Berbagai indikator ekonomi utama menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Prasetyo mengatakan laporan terbaru mengenai indikator ekonomi memperlihatkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih kuat. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung.

“Kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat,” ujarnya.

Beberapa indikator yang umumnya menjadi perhatian investor antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, posisi cadangan devisa, kinerja ekspor, serta kondisi sektor perbankan. Stabilitas indikator-indikator tersebut dinilai mampu membantu menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar keuangan global yang dapat memengaruhi pergerakan rupiah. Langkah antisipatif dilakukan agar tekanan eksternal tidak berdampak terlalu besar terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Pemerintah Fokus Dorong Pertumbuhan Sektor Riil

Di luar upaya menjaga stabilitas pasar keuangan, pemerintah menilai penguatan sektor riil menjadi kunci penting untuk memperkokoh daya tahan ekonomi nasional. Karena itu, berbagai program strategis terus didorong agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah akan mempercepat sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan sektor-sektor produktif. Program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan sektor energi, peningkatan produktivitas perikanan, hingga percepatan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam.

Menurutnya, sektor riil yang tumbuh kuat akan memberikan efek berantai terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan konsumsi masyarakat. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

“Terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi,” ungkapnya.

Program hilirisasi sendiri menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Diharapkan Perkuat Kepercayaan Pasar

Selain membahas langkah kebijakan, rapat juga menyoroti pentingnya menjaga optimisme publik dan pelaku usaha. Pemerintah menilai kepercayaan masyarakat dan investor merupakan faktor yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Prasetyo berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia dapat memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi tekanan ekonomi global. Dengan koordinasi yang kuat, berbagai kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih efektif.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Menurutnya, tantangan yang muncul saat ini harus dihadapi dengan kerja sama dan koordinasi yang solid antar lembaga.

“Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh,” kata Prasetyo.

Koordinasi Fiskal dan Moneter Jadi Kunci Menjaga Stabilitas

Pertemuan antara DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia menghasilkan kesamaan pandangan bahwa stabilitas ekonomi harus dijaga melalui koordinasi yang erat dan berkelanjutan. Meski rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah menilai kondisi tersebut dapat dihadapi dengan kebijakan yang terukur dan sinergis.

Ke depan, fokus utama akan diarahkan pada penguatan fundamental ekonomi, percepatan sektor riil, serta menjaga stabilitas pasar keuangan. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung, pemerintah berharap nilai tukar rupiah dapat kembali bergerak lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Langkah koordinatif yang diperlihatkan dalam rapat tersebut juga menjadi sinyal bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kepercayaan pasar, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tantangan global yang terus berkembang.