MPR RI Evaluasi LCC Empat Pilar Kalbar Usai Polemik Penilaian Final
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat setelah muncul polemik penilaian pada babak final perlombaan. Langkah tersebut diambil menyusul ramainya kritik masyarakat dan peserta di media sosial terkait dugaan ketidakkonsistenan penilaian jawaban.
Baca Juga “Presiden Prabowo Punya Harta Rp 2 Triliun di LHKPN Terbaru“
Keputusan penonaktifan diumumkan melalui pernyataan resmi MPR RI yang diunggah di akun Instagram @mprgoid pada Selasa, 12 Mei 2026. Dalam keterangannya, MPR menyatakan bahwa panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah mengambil tindakan terhadap dewan juri dan MC untuk menjaga integritas pelaksanaan lomba.
MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada peserta, guru pendamping, dan masyarakat atas polemik yang terjadi selama kompetisi berlangsung.
Polemik Penilaian Final LCC Empat Pilar Jadi Sorotan Publik
Kontroversi bermula saat final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu, 9 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti sembilan sekolah menengah atas dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Tiga sekolah berhasil lolos ke babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Persoalan muncul pada sesi rebutan jawaban ketika dewan juri memberikan keputusan berbeda terhadap jawaban yang dinilai serupa.
Pertanyaan yang diperdebatkan berkaitan dengan lembaga yang pertimbangannya diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab pertanyaan tersebut.
Peserta Regu C menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Namun, dewan juri justru mengurangi nilai regu tersebut sebesar lima poin.
Setelah itu, pertanyaan diberikan kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Regu tersebut memberikan jawaban yang dinilai sama dengan jawaban Regu C.
Meski demikian, dewan juri menyatakan jawaban Regu B benar dan memberikan nilai penuh sebesar sepuluh poin. Keputusan itu langsung memicu protes dari peserta Regu C yang merasa telah menyampaikan jawaban serupa sebelumnya.
Situasi di ruang perlombaan sempat memanas setelah peserta meminta klarifikasi terkait perbedaan penilaian tersebut. Bahkan, peserta Regu C meminta audiens memberikan kesaksian mengenai kesamaan jawaban yang disampaikan kedua regu.
Meski polemik terjadi secara terbuka, hasil akhir perlombaan tetap tidak berubah. Video dan potongan kejadian kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
MPR RI Janji Perbaiki Sistem Penilaian dan Mekanisme Keberatan
Dalam pernyataan resminya, MPR RI menegaskan bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, dan semangat pembelajaran yang konstruktif.
Karena itu, MPR memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar, khususnya terkait sistem penilaian dan tata kelola perlombaan.
Evaluasi tersebut mencakup mekanisme verifikasi jawaban peserta, prosedur keberatan, hingga aspek teknis pelaksanaan lomba agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan,” tulis pernyataan resmi MPR RI.
Lembaga tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar.
LCC Empat Pilar selama ini menjadi salah satu program edukasi kebangsaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, transparansi dan profesionalisme pelaksanaan lomba dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta dan publik terhadap kegiatan pendidikan kebangsaan tersebut.
Polemik di Kalimantan Barat menjadi pengingat bahwa sistem penilaian dalam kompetisi pendidikan harus dijalankan secara objektif dan akuntabel. Evaluasi yang dilakukan MPR RI diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyelenggaraan LCC Empat Pilar pada tingkat daerah maupun nasional di masa mendatang.
Baca Juga “Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Dipasang Gelang Deteksi“
