Rehabilitasi Sekolah Rusak di Jakarta Dimulai September 2026
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai pembangunan sejumlah sekolah rusak pada September 2026. Kebijakan tersebut menjadi langkah lanjutan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan memastikan siswa serta tenaga pendidik belajar dalam lingkungan yang aman dan layak.
Baca Juga “Rehabilitasi Sekolah Rusak di Jakarta Dimulai September 2026“
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan keputusan tersebut di Balai Kota Jakarta. Ia menyebut beberapa sekolah yang membutuhkan penanganan, termasuk SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 dan 11, akan masuk dalam pembangunan mulai September.
Pramono Percepat Pembangunan Sekolah Rusak
Pramono mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan pembangunan sejumlah sekolah rusak dimulai pada bulan berikutnya. Keputusan tersebut mencakup sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan fisik secara menyeluruh.
“Berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak, termasuk SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09, 11 dan sebagainya, sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu.
Pemprov DKI juga menyiapkan skema pendanaan untuk mendukung pekerjaan tersebut. Sebagian anggaran akan berasal dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Pramono menyebut anggaran penanganan sekolah rusak bahkan lebih besar daripada usulan awal. Hal tersebut menunjukkan pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan.
“Bahkan, anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan,” ujar Pramono.
Dinas Pendidikan Catat 22 Sekolah Prioritas Rehabilitasi
Data Dinas Pendidikan DKI Jakarta menunjukkan terdapat 22 sekolah yang telah memperoleh rekomendasi teknis untuk menjalani rehabilitasi total. Rekomendasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang membutuhkan penanganan fisik secara menyeluruh.
Dari 22 sekolah tersebut, tujuh sekolah telah memperoleh alokasi pendanaan melalui APBD DKI Jakarta 2026-2027. Pemerintah juga menetapkan empat sekolah dengan kondisi paling kritis untuk memperoleh penanganan lebih cepat.
Percepatan dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan bagi siswa dan tenaga pendidik. Perbaikan juga diarahkan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung di fasilitas yang memenuhi standar kelayakan.
Penanganan Empat Sekolah Butuh Rp249 Miliar
Kebutuhan anggaran untuk menangani empat sekolah dengan kondisi paling kritis diperkirakan mencapai sekitar Rp249 miliar. Dana tersebut mencakup berbagai kebutuhan dalam proses pembangunan dan rehabilitasi.
Komponen anggaran meliputi pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi, serta jasa sewa angkut dan gudang. Perhitungan tersebut menunjukkan penanganan sekolah rusak membutuhkan pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada pekerjaan fisik.
Pemprov DKI akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. APBD Perubahan menjadi salah satu sumber yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penanganan.
Selain APBD, pemerintah juga dapat memanfaatkan sumber non-APBD. Sumber tersebut mencakup kewajiban kompensasi atas pelampauan nilai KLB, RSM/S, serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.
Pemprov DKI Inventarisasi Kondisi Seluruh Sekolah
Pemprov DKI Jakarta juga akan membentuk Tim Inventarisasi Kondisi Kerusakan Gedung Sekolah. Tim tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait untuk melakukan pemeriksaan kondisi bangunan sekolah.
Tim diberikan waktu satu bulan untuk memeriksa seluruh gedung sekolah di Jakarta. Pemeriksaan tidak hanya mencakup kondisi fisik bangunan, tetapi juga verifikasi status tanah dan bangunan.
Inventarisasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi fasilitas pendidikan. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang harus mendapatkan penanganan lebih dahulu.
Rehabilitasi Disesuaikan dengan Kondisi Sekolah
Hasil inventarisasi akan menentukan bentuk penanganan bagi setiap sekolah. Pemerintah tidak menerapkan satu skema untuk seluruh bangunan karena kondisi dan kebutuhan setiap sekolah dapat berbeda.
Pilihan penanganan dapat berupa rehabilitasi, pembangunan kembali, pembelian lahan, atau relokasi. Pemprov DKI juga dapat menentukan langkah lain berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan status aset.
Pendekatan berbasis kondisi tersebut penting untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Sekolah dengan kerusakan paling serius dapat memperoleh prioritas, sementara bangunan yang masih layak dapat ditangani melalui skema yang sesuai.
Perbaikan Sekolah Diharapkan Tingkatkan Keamanan Belajar
Program rehabilitasi dan pembangunan sekolah menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan pendidikan. Infrastruktur yang aman membantu siswa dan tenaga pendidik menjalankan kegiatan belajar tanpa terganggu persoalan kondisi bangunan.
Percepatan penanganan juga dapat mengurangi risiko penggunaan fasilitas yang tidak lagi memenuhi kebutuhan. Namun, pelaksanaan pembangunan tetap membutuhkan pengawasan agar pekerjaan sesuai standar teknis, jadwal, dan anggaran.
Dengan dimulainya pembangunan pada September 2026, Pemprov DKI memasuki tahap pelaksanaan setelah melakukan pemetaan kebutuhan. Inventarisasi seluruh sekolah akan melengkapi data pemerintah untuk menentukan prioritas penanganan berikutnya.
Langkah tersebut diharapkan menghasilkan sistem penanganan fasilitas pendidikan yang lebih terukur. Pemerintah juga perlu memastikan setiap proyek selesai sesuai spesifikasi sehingga sekolah yang diperbaiki dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.
Baca Juga “Masyarakat Madura di Jakarta diharapkan terus jaga kondisi kota“
