Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan tertundanya pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan warga. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu menyusun prioritas belanja secara lebih efektif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

DPRD Dorong Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur Dasar dan Aspirasi Warga
Yuke menjelaskan Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Jakarta. Kedua organisasi perangkat daerah tersebut menangani berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir.

Baca Juga “Propam Polda Jabar Periksa 3 Polisi Pengendara Alphard yang Arogan ke Satpam“

Karena itu, Komisi D meminta penyusunan anggaran mengacu pada kebutuhan paling mendesak. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD juga diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas program pada APBD 2027.

Menurut Yuke, sebagian besar laporan warga masih berkaitan dengan kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase, serta infrastruktur dasar lainnya. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat.

Komisi D juga meminta setiap perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Transparansi tersebut dinilai penting agar DPRD dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian anggaran dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Komisi D mencermati adanya penurunan alokasi anggaran bagi Suku Dinas (Sudin) dibandingkan tahun anggaran 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

Yuke meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara lebih terukur. Penentuan alokasi dana harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi setiap permasalahan agar distribusi anggaran lebih tepat sasaran.

Selain itu, DPRD mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan utama Jakarta. Infrastruktur di kawasan permukiman, wilayah padat penduduk, dan daerah pinggiran juga perlu memperoleh perhatian yang seimbang karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Jalan lingkungan, sistem drainase, penerangan jalan, dan infrastruktur dasar lainnya harus tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, jajaran Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah memastikan penyusunan program telah mengacu pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Komisi D men setiap program prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. Tahap tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun APBDegaskan akan melakukan pembahasan lebih rinci saat proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD).

Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke Banggar untuk memastikan setiap program prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. Tahap tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun APBD yang efektif sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.

Di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas, DPRD menilai Jakarta masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta.

Baca Juga “Pejalan kaki harus diprioritaskan saat lampu “pelican crossing” hijau“

The post DPRD Harap Keterbatasan Fiskal Tak Hambat Pembangunan Jakarta appeared first on trendsavora.id.

Video yang memperlihatkan sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah merokok saat rapat di ruang berpendingin udara menjadi perhatian luas publik. Rekaman tersebut beredar di media sosial dan memicu perdebatan mengenai etika serta kepatuhan terhadap aturan di lingkungan lembaga legislatif.

Video itu pertama kali viral setelah diunggah oleh akun Instagram @beritasemaranghariini. Dalam tayangan tersebut, terlihat beberapa anggota dewan duduk dalam forum rapat sambil merokok, meski kegiatan berlangsung di ruangan tertutup yang dilengkapi pendingin udara.

Baca Juga “Viral Kisah Ibu Muda Korban Tewas Kecelakaan KRL Bekasi Timur, Baru Sehari Masuk Kerja Usai Lahiran“

Peristiwa ini dinilai bertentangan dengan aturan umum yang melarang aktivitas merokok di ruang tertutup, terutama dalam forum resmi pemerintahan. Selain aspek kesehatan, larangan tersebut juga berkaitan dengan profesionalitas dan tata tertib kelembagaan.

Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, membenarkan adanya kejadian tersebut saat dimintai konfirmasi. Ia menegaskan bahwa merokok di ruang rapat ber-AC, termasuk ruang sidang paripurna, tidak diperbolehkan.

“Di ruang ber-AC, apalagi saat rapat resmi, memang tidak boleh merokok. Sudah ada tempat khusus yang disediakan,” ujar Sumanto saat ditemui di Gradhika Bhakti Praja, Selasa, 28 April 2026.

Sumanto menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan teguran kepada anggota yang terlibat dalam video tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin dan memastikan aturan dipatuhi oleh seluruh anggota dewan.

Ia juga menduga bahwa kejadian dalam video tersebut bukan peristiwa baru. Namun, hal itu tidak mengurangi pentingnya penegakan aturan dan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kemungkinan videonya sudah lama, tetapi tetap akan kami tertibkan. Anggota yang merokok akan kami ingatkan agar mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.

Selain memberikan teguran, DPRD Jawa Tengah berencana melakukan evaluasi terhadap penerapan tata tertib internal. Evaluasi ini mencakup pengawasan perilaku anggota selama rapat serta penegakan aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan gedung.

Secara umum, larangan merokok di ruang tertutup telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk kebijakan kawasan tanpa rokok di fasilitas publik dan perkantoran. Aturan ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Dalam konteks lembaga legislatif, kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian dari integritas institusi. Anggota dewan diharapkan tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memberikan contoh dalam penerapannya.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa insiden seperti ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan disiplin pejabat publik. Oleh karena itu, transparansi dan tindakan korektif menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, peningkatan pengawasan internal dapat dilakukan melalui penerapan sanksi yang lebih tegas serta pemantauan aktivitas di ruang rapat. Penggunaan teknologi seperti kamera pengawas juga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Di sisi lain, edukasi mengenai pentingnya lingkungan bebas asap rokok juga perlu terus dilakukan, termasuk di kalangan pejabat publik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Ke depan, DPRD Jawa Tengah diharapkan dapat memperkuat implementasi tata tertib serta memastikan seluruh anggota mematuhi aturan yang berlaku. Penegakan disiplin yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga profesionalitas dan kredibilitas lembaga.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perilaku di ruang publik, terutama oleh pejabat negara, selalu berada dalam pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan harus mencerminkan tanggung jawab dan komitmen terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Baca Juga “Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Banda Aceh Viral, Polisi Periksa 6 Saksi“

The post Anggota DPRD Jateng Kedapatan Merokok Saat Rapat appeared first on trendsavora.id.