Mendagri Buka Musrenbang RKPD Sumut, Tekankan Perencanaan

Musrenbang RKPD

Mendagri Tekankan Perencanaan Matang di Musrenbang RKPD Sumut
RKPD Harus Jadi Fondasi Pembangunan Daerah yang Terarah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai kualitas perencanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga “Yusril soal Kasus Feri Amsari Cs: Akademisi Bebas Kritik Pemerintah

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, DPR RI, serta unsur Forkopimda Sumut.

Tito menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai kegiatan rutin tahunan tanpa makna strategis. Menurutnya, forum ini harus menjadi titik awal dalam menyusun arah pembangunan yang benar-benar terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Perencanaan yang matang dan detail menentukan sekitar 60 persen keberhasilan program pembangunan,” ujar Mendagri dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa perencanaan yang baik harus disusun secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi dari tingkat bawah. Pemerintah provinsi, menurutnya, perlu menyerap usulan dari kabupaten dan kota agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi daerah.

Selain pendekatan bottom-up, Tito juga menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyebut provinsi memiliki peran ganda, yaitu sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah terpilih yang memiliki visi pembangunan sendiri.

“Pemerintah provinsi harus mampu menyelaraskan aspirasi daerah dengan arah kebijakan nasional,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam pembangunan daerah. Ia menilai kepala daerah tidak hanya dituntut memiliki kewenangan, tetapi juga kemampuan konseptual dalam merancang arah pembangunan jangka panjang.

Menurutnya, kekuatan konsep menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kepemimpinan daerah. Tanpa perencanaan yang jelas, kewenangan yang besar tidak akan memberikan hasil optimal bagi masyarakat.

“Memiliki kekuasaan saja tidak cukup. Kepala daerah harus memiliki konsep yang jelas dan terarah,” tegasnya.

Tito menambahkan bahwa Musrenbang bertujuan menyusun program prioritas secara konkret dan terukur. Semakin rinci perencanaan yang dibuat, semakin besar peluang keberhasilan implementasi di lapangan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kondisi daerah sebelum menyusun strategi pembangunan. Pendekatan berbasis data dan analisis yang kuat dinilai dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Dalam penjelasannya, Tito mengutip prinsip strategi klasik untuk menegaskan pentingnya memahami kondisi internal dan eksternal dalam perencanaan. Hal ini, menurutnya, relevan dalam konteks penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

“Semakin kita memahami kondisi sendiri dan tantangan yang ada, semakin besar peluang keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Musrenbang RKPD Sumut ini turut dihadiri Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota Komisi VIII DPR RI Husni, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan program pembangunan yang efektif.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, RKPD memiliki peran strategis sebagai dokumen tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program pemerintah. RKPD juga berfungsi menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan melalui pendekatan partisipatif, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, Musrenbang tidak hanya menjadi forum formal, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara.

Baca Juga “Film Ikatan Darah Usung Pencak Silat ke Layar Lebar, Iko Uwais Ingin Budaya Lokal Makin Populer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *