Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan tertundanya pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan warga. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu menyusun prioritas belanja secara lebih efektif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

DPRD Dorong Prioritas Anggaran untuk Infrastruktur Dasar dan Aspirasi Warga
Yuke menjelaskan Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Jakarta. Kedua organisasi perangkat daerah tersebut menangani berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir.

Baca Juga “Propam Polda Jabar Periksa 3 Polisi Pengendara Alphard yang Arogan ke Satpam“

Karena itu, Komisi D meminta penyusunan anggaran mengacu pada kebutuhan paling mendesak. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD juga diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas program pada APBD 2027.

Menurut Yuke, sebagian besar laporan warga masih berkaitan dengan kerusakan jalan lingkungan, saluran drainase, serta infrastruktur dasar lainnya. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan masyarakat.

Komisi D juga meminta setiap perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran. Transparansi tersebut dinilai penting agar DPRD dapat mengevaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian anggaran dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Komisi D mencermati adanya penurunan alokasi anggaran bagi Suku Dinas (Sudin) dibandingkan tahun anggaran 2026. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta masih cukup tinggi.

Yuke meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara lebih terukur. Penentuan alokasi dana harus mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi setiap permasalahan agar distribusi anggaran lebih tepat sasaran.

Selain itu, DPRD mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan utama Jakarta. Infrastruktur di kawasan permukiman, wilayah padat penduduk, dan daerah pinggiran juga perlu memperoleh perhatian yang seimbang karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Jalan lingkungan, sistem drainase, penerangan jalan, dan infrastruktur dasar lainnya harus tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, jajaran Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah memastikan penyusunan program telah mengacu pada perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Meski demikian, Komisi D men setiap program prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. Tahap tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun APBDegaskan akan melakukan pembahasan lebih rinci saat proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD).

Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke Banggar untuk memastikan setiap program prioritas tetap memperoleh dukungan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah. Tahap tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun APBD yang efektif sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.

Di tengah ruang fiskal yang lebih terbatas, DPRD menilai Jakarta masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Jakarta.

Baca Juga “Pejalan kaki harus diprioritaskan saat lampu “pelican crossing” hijau“

The post DPRD Harap Keterbatasan Fiskal Tak Hambat Pembangunan Jakarta appeared first on trendsavora.id.

Sutradara Bollywood Karan Johar menyampaikan rasa bangga setelah lagu tema film Kuch Kuch Hota Hai kembali menjadi perbincangan dalam kunjungan resmi Narendra Modi ke Jakarta. Momen tersebut menunjuk kan bahwa karya perfilman India masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia meski telah berusia lebih dari dua dekade.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadi nya, Karan Johar mengaku merasa gembira sekaligus terhormat ketika Narendra Modi menyebut lagu Kuch Kuch Hota Hai dalam pidatonya di Jakarta. Menurutnya, apresiasi tersebut membuktikan bahwa karya seni mampu melintasi batas negara, budaya, dan bahasa.

Baca Juga “Muzani dan Sugiono Pastikan Hadiri Pemakaman Ali Khamenei“

Ia menuliskan bahwa cinta merupakan bahasa universal yang dapat menyatukan banyak orang. Karena itu, ia berterima kasih kepada masyarakat yang terus menjaga popularitas lagu tersebut hingga tetap dikenang selama bertahun-tahun setelah filmnya dirilis.

Pidato Narendra Modi Angkat Popularitas Film Bollywood di Indonesia

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Narendra Modi menyebut lagu Kuch Kuch Hota Hai sebagai salah satu lagu India yang dikenal luas di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda resmi di Istana Merdeka.

Modi menggunakan referensi budaya populer itu untuk menggambarkan kedekatan hubungan India dan Indonesia. Ia kemudian menyampaikan harapan agar kerja sama kedua negara tidak berhenti pada “kuch kuch” atau “sesuatu”, melainkan berkembang menjadi “bahut kuch” yang berarti “lebih banyak hal” di masa mendatang.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena menghubungkan diplomasi dengan budaya populer yang telah lama dikenal masyarakat Indonesia.

Film Klasik yang Tetap Dicintai Lintas Generasi

Kuch Kuch Hota Hai pertama kali dirilis pada 1998 dan menjadi debut penyutradaraan Karan Johar. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Kajol, Rani Mukerji, serta Salman Khan.

Sejak dirilis, film tersebut meraih kesuksesan besar di berbagai negara dan menjadi salah satu drama romantis Bollywood yang paling berpengaruh. Lagu-lagu dalam film, termasuk lagu utamanya, masih sering diputar dalam berbagai acara hiburan, festival budaya, hingga media sosial.

Selain kisah cinta yang emosional, film ini juga dikenang melalui dialog ikonik, karakter yang kuat, dan musik yang melekat di ingatan penonton. Faktor-faktor tersebut membuat Kuch Kuch Hota Hai tetap relevan bagi generasi baru sekalipun.

Budaya Populer Perkuat Hubungan Antarnegara

Popularitas Kuch Kuch Hota Hai di Indonesia menunjukkan bahwa industri perfilman dapat menjadi salah satu jembatan hubungan budaya antara dua negara. Film dan musik sering kali menciptakan kedekatan emosional yang mampu melampaui perbedaan bahasa maupun latar belakang.

Selama bertahun-tahun, film-film Bollywood telah memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Tidak sedikit lagu India yang populer, pertunjukan tari yang diadaptasi, hingga komunitas pencinta film Bollywood yang terus berkembang di berbagai daerah.

Pengakuan dari seorang kepala pemerintahan terhadap karya seni populer juga memperlihatkan bahwa budaya memiliki peran penting dalam memperkuat diplomasi dan hubungan masyarakat antarnegara.

Bagi Karan Johar, penyebutan Kuch Kuch Hota Hai dalam pidato Narendra Modi menjadi bukti bahwa sebuah karya dapat terus hidup melalui kenangan dan apresiasi penontonnya. Lebih dari 25 tahun setelah dirilis, film tersebut masih mampu membangun kedekatan emosional lintas generasi sekaligus memperkuat citra budaya India di panggung internasional.

Baca Juga “Winwin akhiri kontrak dengan SM Entertainment dan NCT“

The post Karan Johar Bahagia Kuch Kuch Hota Hai Bergema di Jakarta appeared first on trendsavora.id.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong agar Jakarta memiliki sedikitnya lima Sekolah Rakyat permanen. Penambahan fasilitas ini dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di ibu kota.

Saat ini, Jakarta baru memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang sedang dibangun di atas lahan milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah pusat menilai kapasitas tersebut belum memadai untuk menampung kebutuhan pendidikan yang terus meningkat.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat di Jakarta harus dipercepat. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan agar pembangunan fasilitas pendidikan dapat segera direalisasikan.

“Maka itu saya terima kasih ini ada komitmen dari Pak Gubernur insyaallah setelah ini akan dicari tanah-tanah yang memungkinkan untuk bisa dibangun gedung permanen,” kata Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026).

Baca Juga “Kemendikdasmen: Revitalisasi sekolah tingkatkan pendapatan warung“

Ia menegaskan bahwa satu sekolah permanen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Jakarta. Menurutnya, idealnya ibu kota memiliki hingga lima Sekolah Rakyat agar dapat menampung lebih dari 10.000 siswa.

“Dan tentu khusus untuk DKI tidak cukup hanya satu gedung permanen, kalau perlu ada lima sehingga bisa menampung sampai lebih 10.000 siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Utama Pembangunan

Gus Ipul menjelaskan bahwa tantangan utama pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta adalah keterbatasan lahan. Kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang umumnya membutuhkan lahan sekitar 6 hingga 8 hektare untuk satu sekolah permanen.

Di Jakarta, desain Sekolah Rakyat permanen disesuaikan dengan kondisi perkotaan. Pemerintah merancang pembangunan di atas lahan sekitar 3 hektare agar tetap efisien tanpa mengurangi kapasitas layanan pendidikan.

Penyesuaian ini menjadi bagian dari strategi agar program Sekolah Rakyat tetap dapat berjalan di wilayah dengan keterbatasan ruang seperti ibu kota. Pemerintah menilai fleksibilitas desain sangat penting untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan.

Sekolah Rintisan Gunakan Gedung Sementara Pemerintah

Selain pembangunan sekolah permanen, Kemensos juga menjalankan program Sekolah Rakyat rintisan. Program ini memanfaatkan gedung milik pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Gus Ipul menjelaskan bahwa model ini menjadi solusi sementara untuk memastikan proses belajar tetap berjalan sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai.

“Untuk sekolah rintisan itu kita menggunakan gedung-gedung sementara yang dimiliki oleh pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” kata dia.

Saat ini, Kemensos telah menyiapkan sekitar 10 titik lokasi untuk menampung sekitar 1.000 siswa Sekolah Rakyat di Jakarta. Dari jumlah tersebut, delapan titik sudah memasuki tahap renovasi.

Beberapa lokasi yang digunakan antara lain gedung milik LAN di Pejompongan, serta titik lain di Marunda dan Curug. Seluruh lokasi tersebut difungsikan sebagai sekolah rintisan untuk mendukung kebutuhan pendidikan sementara.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Arah Pengembangan

Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas program Sekolah Rakyat. Ia berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses penyediaan lahan agar pembangunan sekolah permanen tambahan dapat segera dimulai.

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Selain fasilitas belajar, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perkotaan maupun wilayah lain di Indonesia.

Jika rencana pembangunan lima Sekolah Rakyat di Jakarta terealisasi, kapasitas pendidikan diperkirakan akan meningkat signifikan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan sekaligus memperkuat pemerataan layanan pendidikan nasional.

Dengan kombinasi sekolah permanen dan rintisan, pemerintah menargetkan keberlanjutan program tetap terjaga. Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia.

Baca Juga “Jurnalis AS Dorong Pembentukan Partai Ketiga“

The post Mensos Dorong Jakarta Punya 5 Sekolah Rakyat appeared first on trendsavora.id.

Fenomena tawuran di Jakarta kembali menjadi sorotan. Pemerhati Jakarta, Zulfikar Marikar, menekankan bahwa tawuran bukan sekadar kriminalitas jalanan, melainkan masalah sosial yang berulang dan berpotensi menggerus rasa aman warga. Penanganan yang sistematis dan berkelanjutan menjadi kunci agar kota tetap aman dan tertib.

Tren Tawuran dan Data Kasus di Jakarta

Sepanjang 2025, Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 440 kasus tawuran berhasil ditangani. Insiden-insiden ini menimbulkan keresahan warga dan mengganggu aktivitas publik. Marikar mencatat, tawuran kerap terjadi di lokasi yang sama seperti Manggarai, Prumpung, Kebon Bawang, dan Sawah Besar. Pola berulang ini menandakan konflik jarang muncul secara spontan, melainkan memiliki pemicu tertentu yang memancing eskalasi.

Baca Juga “Fenomena Bukber yang Kerap Jadi Ajang Pamer, Begini Pandangan Sosiolog“

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya menyinggung kemungkinan adanya pihak yang memprovokasi tawuran. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Professor David C. Pyrooz, pakar sosiologi dan kriminologi dari University of Colorado Boulder. Dalam bukunya The Oxford Handbook of Gangs and Society (2023), Pyrooz menekankan bahwa kekerasan antar kelompok jalanan biasanya dipicu oleh individu atau subkelompok yang memulai provokasi, baik melalui kata-kata, simbol, maupun tindakan agresif awal.

“Artinya, tawuran bukan ledakan massa murni; ada aktor yang memicu konflik, menggerakkan anggota lain, dan menjadikan ketegangan laten berubah menjadi kekerasan terbuka,” jelas Marikar.

Pentingnya Penanganan Provokator dan Pendekatan Preventif

Marikar menegaskan, penanganan tawuran tidak cukup hanya dengan pembubaran massa atau penindakan pascakejadian. Fokus harus diarahkan pada akar persoalan, termasuk identifikasi dan penindakan terhadap provokator. Di sinilah peran wali kota dan jajaran perangkat daerah menjadi sangat strategis.

“Wali kota memiliki akses langsung terhadap informasi lokal, relasi komunitas, serta potensi konflik yang sering tidak terlihat dari pendekatan keamanan semata. Pendekatan proaktif sangat dibutuhkan untuk membangun sistem deteksi dini,” ujarnya.

Koordinasi rutin dengan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aparat keamanan harus menjadi bagian dari kerja sehari-hari. Dengan cara ini, potensi provokasi dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi bentrokan terbuka. Sistem yang terstruktur memungkinkan pemerintah hadir lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif.

Strategi untuk Mencapai Jakarta Zero Tawuran 2026

Target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Zero Tawuran 2026, menekankan pentingnya strategi yang komprehensif. Marikar menilai, target ini tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif aparat wilayah dalam menindak provokator secara serius.

Strategi preventif yang disarankan meliputi:

Pemetaan lokasi rawan tawuran dan pola konflik.

Peningkatan patroli dan pemantauan berbasis komunitas.

Kolaborasi aparat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sekolah.

Program edukasi dan sosialisasi anti-kekerasan bagi pelajar dan remaja.

Pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini konflik, termasuk aplikasi pelaporan cepat dan sistem pemantauan CCTV.

Marikar menekankan, strategi preventif bukan semata untuk menekan angka tawuran, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah hadir melindungi warganya. Hal ini sekaligus memperkuat ketertiban, kohesi sosial, dan citra Jakarta sebagai kota yang aman, tertib, dan berbudaya.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Tawuran

Tawuran tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga merugikan ekonomi lokal. Aktivitas bisnis terganggu, warga enggan beraktivitas di area rawan, dan biaya penegakan hukum meningkat. Dengan pengelolaan konflik yang sistematis, pemerintah dapat menekan risiko kerugian sosial dan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Studi Kasus dan Praktik Baik

Beberapa daerah di Jakarta telah menerapkan pendekatan berbasis komunitas untuk mengurangi tawuran. Misalnya, kolaborasi antara aparat kepolisian, sekolah, dan organisasi kepemudaan berhasil menurunkan insiden di beberapa wilayah padat penduduk. Program mentoring remaja dan kegiatan olahraga komunitas menjadi sarana efektif untuk mengurangi ketegangan antar kelompok.

Marikar menekankan, pelibatan masyarakat dan tokoh lokal merupakan kunci keberhasilan. “Ketika warga merasa terlibat dalam menjaga keamanan lingkungan, potensi konflik dapat diminimalkan sejak awal,” katanya.

Kesimpulan

Tawuran di Jakarta merupakan fenomena kompleks yang jarang muncul secara spontan. Provokator memainkan peran utama dalam memicu kekerasan. Penanganan sistematis, koordinasi lintas aparat, keterlibatan komunitas, dan strategi preventif berbasis data menjadi kunci untuk mewujudkan Jakarta Zero Tawuran 2026. Upaya ini akan meningkatkan rasa aman, kepercayaan publik, dan kualitas kehidupan warga.

Baca Juga “Musisi pendatang baru Abon Jhon gelar tur di Jatim“

The post Tawuran di Jakarta Harus Ditangani Secara Sistematis appeared first on trendsavora.id.